Pemko Taja Seminar Hari Jadi Kota Dumai

Berita Dumai Berita Umum

Dumai – Tepat 18 tahun yang lalu ditetapkan dan dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) dan bahkan sudah 18 kali dirayakan namun hingga saat ini tanggal pasti kelahiran Kota Dumai yang patut dirayakan masih menjadi polemik dan terus menjadi pembahasan disebahagian masyarakat ketika momen hari ulang tahun (HUT) Dumai tiba.

Carut marut antara tanggal 20 atau tanggal 27 April  sebagai hari lahirnya Kota Dumai yang diyakini sebagai hari lahirnya kota Dumai oleh sejumlah kelompok masyarakat hingga saat ini masih belum ditemukan solusinya.

Tidak ingin terus larut dengan permasalahan yang ada Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Hukum melaksanakan seminar penentuan hari jadi Kota Dumai yang dilaksanakan Senin (07/08/2017) di ballroom hotel Comfort.

Walikota Dumai yang diwakili Plh Sekdako Dumai Hamdal Kamal mengatakan, Kita semua maklum bahwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Untuk mengetahui kejadian di masa lampau itu, kita dapat mempelajari dari bukti-bukti yang ditinggalkan, baik yang berupa bukti material (fisik) maupun non material (non fisik), ataupun melalui sumber tertulis maupun tak tertulis sehingga kita dapat memberikan arti atau makna terhadap tindakan-tindakan manusia sebagai suatu sitem sosial di kelampuan dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan di tempat tertentu pula.

“ Kita sadari ditahun 1999 tepatnya di bulan April merupakan rekam jejak sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Kota Dumai telah ditetapkan sebagai Daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Lanjutnya, Namun, kita pun menyadari bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, hingga saat ini Kota Dumai belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara de Jure mengenai tanggal peringatan Hari jadi Kota Dumai.

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah mengambil langkah kongkrit dengan menyiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah Hari Jadi Kota Dumai yang diajukan kepada DPRD Kota Dumai untuk sama-sama dibahas dan disahkan nantinya.

Langkah ini diambil untuk memenuhi azas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta merefleksikan kepentingan sejarah, sosial dan budaya di Kota Dumai.

Dalam seminar kali ini pemerintah Kota Dumai menghadirkan sejumlah tokoh tokoh masyarakat, anggota DPRD, narasumber dari Universitas Gajah Mada dan sejumlah narasumber lainnya guna merumuskan kepastian hari jadi Kota Dumai.

Sempat terjadi hujan instruksi dari sejumlah tamu undangan dalam seminar kali ini, Hasbi salah satu praktisi hukum Kota Dumai menyatakan dirinya secara hukum meyakini HUT Kota Dumai tepatnya dirayakan pada tanggal 20 April.

“ Secara yuridis hukum yang sudah ditetapkan dan di undangkan sertav ditandatangani oleh presiden Indonesia yakni BJ. Habibie Dumai disahkan menjadi kota berpisah dari Kabupaten Bengkalis adalah tanggal 20 April jadi seharusnya Ulang tahun Dumai diperingati setiap tanggal 20 April,” katanya.

Tanggal 27 yang selama ini kita peringati sebagai ulang tahun Dumai merupakan acara seremonial dan diangkatnya Walikota Dumai pertama bukannya tanggal ditetapkannya Dumai berdisiplin sendiri lepas dari Kabupaten Induk.

Sementara itu, Timo Kipda salah seorang tokoh masyarakat Dumai mengatakan ada 3 opsi yang bisa dijadikan sebagai hari kelahiran Kota Dumai diantaranya adalah tanggal 20 dan 27 April.

“ Kita tidak harus lebih fleksibel dan tidak perlu monoton dalam pembahasan kali ini. Sebenarnya tidak ada polemik terkait permasalahan hari Kelahiran Kota Dumai ini, ini hanya sekelompok orang yang ingin mencari kepastian tentang kelahiran Kota Dumai dengan pemahaman mereka masing masing,” beberTimo.

Ditambahkan ketua DPD Golkar Kota Dumai ini “ kita tidak alergi dengan permasalahan ini, mari kita bahan permasalahan kelahiran Dumai ini dengan baik dan jangan sampai harus berulang kali. Saat ini kita ditengah keterbatasan anggaran dan untuk melakukan pembahasan ini dan diundangkan memerlukan biaya,” katanya.

Dengan nantinya ada perubahan tentu harus dilakukan lagi pembahasan di DPRD dan banyak harus yang dilakukan perubahan mulai dari lambang daerah dan Perda nomor 1 Kota Dumai yang menerangkan tentang kota Dumai dan aspek lainnya di Dumai dan ini membutuhkan biaya besar sehingga kedepannya masalah ini jangan berlarut larut.


 

Share ke Media Sosial ...