Pemko Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan

Berita Dumai Berita Umum

DUMAI – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), menggelar Rapat Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Dumai di Ballroom Hotel Grand Zuri Jalan Sudirman pada Senin (18/12/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, SE menyampaikan, bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diupayakan diantaranya, program bantuan sosial antara lain, beras sejahtera atau bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan, program Indonesia sehat, program Indonesia Pintar, program rumah layak huni dan sebagainya.

“ Ini merupakan upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Dumai. Adapun segala Upaya ini dapat terlaksana dengan dukungan dan partisipasi antar berbagai pihak yang berkomitmen untuk terus bekerja sama membangun Kota Dumai ini,” kata Eko.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik, bahwa penduduk miskin Kota Dumai terjadi penurunan.

Dimana, pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Kota Dumai adalah 5,26% dengan jumlah penduduk miskin lebih kurang 14.970 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp.353.079 /Kapita/Bulan. Pada tahun 2016, persentase kemiskinan Kota Dumai menurun menjadi 4,74 % dengan jumlah penduduk miskin lebih kurang 13.760 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 369.624 /Kapita/Bulan.

“ Agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, maka penyediaan program dan layanan pembangunan diupayakan adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar berpihak pada masyarakat miskin atau dalam rangka penanggulangan kemiskinan,” pintanya.

Selain itu, Wawako juga menyampaikan, melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan fokus terhadap program-program tersebut yang ditujukkan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien, dengan demikian kelompok masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu sehingga kegiatan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya.

“ Kebijakan penanggulangan Kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama, tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan, dukungan dan kerjasama ini perlu ditingkatkan dan digerakkan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, LSM, dan masyarakat,” tuturnya.

Mengakhiri sambutanya, Wawako menegaskan kepada semua stakeholder agar memperhatikan kondisi dan mempunyai data kemiskinan, sehingga setiap program yang dibuat oleh OPD agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kecamatan dengan harapan program dimaksud tepat sasaran.


Share ke Media Sosial ...