Genjot Retribusi Uji Emisi Kendaraan Bermotor



Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PBK) Dinas Perhubungan Kota Dumai menyurati lagi seluruh instansi perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi pengujian emisi gas kendaraan bermotor yang pada buku APBD 2016 ini ditargetkan sekitar Rp1 miliar lebih.

Kepala UPT PKB Dishub Dumai, Efendi, mengatakan penerimaan retribusi uji emisi belum maksimal untuk jenis kendaraan roda empat dan sepeda motor terutama yang ada di lingkungan kantor pemerintahan.

Sementara untuk kendaraan barang dan angkutan penumpang sampai Juli 2016, telah hampir terealisasi seratus persen. Dari target sekitar Rp325 juta pihak UPT PKB Dishub Dumai telah berhasil mengumpulkan sebanyak Rp304 juta. Sedangkan uji emisi kendaraan untuk wilayah perkantoran realisasi PAD setakat ini belum mencapai 20 persen.

“Di luaran kita cukup berhasil, untuk (retribusi uji emisi jenis bus dan angkutan barang), posisinya bahkan sudah lebih dari Rp300 juta, sampai akhir tahun nanti bisa dipastikan terus bertambah. Namun justru untuk  lingkungan perkantoran pemerintahan yang sulit kita optimalkan,” kata Efendi, Minggu (24/7/16).

Effendi Kepala UPT PKB mengatakan, telah beberapa kali mensosialiasikannya secara luas baik melalui pemberitaan media, menggelar acara cek fisik kendaraaan secara gratis di sejumlah titik-titik strategis di Kota Dumai hingga menyurati secara langsung sekolah-sekolah, perkantoran instansi pemerintahan, BUMN, BUMD dan perusahaan wasta.

“Untuk lingkungan pemerintah terdapat 146 surat yang telah kita layangkan namun sejauh ini baru Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai yang mau melakukan pengujian emisi kendaraannya sedangkan perkantoran lainnya tidak mendapatkan sambutan yang positif,” terangnya.

Dipaparkan Efendi, umumnya mereka berkilah tidak memiliki anggaran, padahal berkenaan dengan uji emisi ini menindaklanjuti amanah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang retribusi pengujian emisi gas kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum,” ujar Efendi.

Menyikapi persoalan tersebut, pihaknya lanjut Fendi, telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Kota Dumai untuk dapat mengambil tindakan tegas guna mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian emisi kendaraan bermotor tersebut.

“Jika upaya ‘jemput bola’ untuk kedua kalinya tidak digubris maka kita tidak segan-segan menggelar razia. “Kita coba surati lagi, jika tidak direspon, terpaksa kita lakukan tindakan di jalan. Dan itu sudah kita koordinasikan dengan Bagian Hukum Setdako Dumai,” tuturnya.

pelaksanaan uji emisi gas ini di samping untuk kepentingan penerimaan keuangan daerah,  juga menekan pemanasan global akibat asap pembakaran kendaraan bermotor, mencegah polusi yang dapat mengancam kesehatan manusia di tengah pesatnya pemakaian kendaraan.

Di sisi lain, melalui uji emisi gas ini, pengendara akan mendapatkan informasi komplit tentang kondisi kendaraan, bagus tidaknya settingan kendaraan akan langsung ketahuan.

“Jumlah kendaraan bermotor setiap tahun terus bertambah dan jika tidak diimbangi dengan pengujian emisi gas buangan, tentu saja akan merusak kualitas udara yang bisa mengancam kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya,” ujarnya.

Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor,  kegiatan uji emisi tersebut minimal wajib dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dengan biaya retribusi sebesar Rp 20.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp15.000 untuk jenis sepeda motor.