Dishub Perjuangkan Perubahan Status Jalan


 

 

 

 

 

DINAS Perhubungan – Kota Dumai tengah memperjuangkan perubahan status jalan, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector Parkir. Sebab, penarikan retribusi parkir tahun 2016 disejumlah ruas jalan Kota Dumai, masih menunggu keputusan perubahan status jalan.

 

Retribusi parkir sebelumnya tidak diberlakukan, karena terdapat sejumlah ruas jalan yang sudah berganti status dari jalan kota menjadi jalan provinsi dan nasional. “Penarikan retribusi parkir di jalan umum sebelumnya tidak diberlakukan, karena terdapat sejumlah ruas jalan berganti status dari kota, provinsi dan nasional,” kata Kepala Dinas Perhubungan Dumai (Dishub), Bambang Sumantri, kemarin.

 

Tahun 2016 ini, Dishub Dumai ditargetkan bisa meraih pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor penarikan retribusi parkir sebesar Rp1 miliar, namun masih menunggu keputusan perubahan status jalan tersebut. Kata Bambang, Dumai masih menunggu keputusan dari pusat terkait perubahan status jalan untuk penyelenggaraan jasa parkir, karena dalam ketentuan perundangan jalan nasional tidak boleh ditarik tarif parkir.

 

Namun demikian, keputusan itu dalam waktu dekat akan keluar sehingga nantinya Dishub bisa kembali melakukan pemungutan retribusi parkir di tahun ini dan tetap harus ada penetapan dari Walikota setempat terkait tarif. “Persoalan ini sudah kita koordinasikan bersama dengan legislatif sebelumnya agar Dumai tetap mendapat kewenangan mengelola jasa perparkiran di jalan nasional yang berada di perkotaan,” ulas Bambang.

 

Dishub Dumai, ke depan akan terus melakukan evaluasi prosedur dan mekanisme, penetapan jalan kabupaten kota, karena harus ada tindak lanjutnya. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti prosedur yang dilaksanakan nantinya,” tuturnya.

 

Semoga target 2016 ini bisa tercapai, menyusul jika sudah ada keputusan terkait perubahan status ruas jalan di Dumai yang tidak membolehkan penarikan retribusi jasa parkir di jalan provinsi dan nasional. “Kalau status jalan sudah jelas, tentunya penarikan retribusi bisa dilakukan yang kemudian akan berdampak pada peningkatan PAD. Untuk itu, kita akan terus memperjuangkan ini,” tukasnya.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Dumai Renhard Ronald menambahkan, Dishub dan Komisi III DPRD Dumai telah mengusulkan untuk memperjuangkan peningkatan status sejumlah ruas jalan Nasional menjadi jalan perkotaan agar bisa ditarik retribusi parkir.

 

“Kita (Dishub,red) bersama Komisi III DPRD Dumai telah menyampaikan usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan Nasional menjadi jalan perkotaan agar bisa ditarik retribusi parkir,” sebutnya.

 

Ditambahkan, untuk saat ini pemungutan retribusi parkir di jalan Nasional belum bisa dilaksananakan seperti di Jalan Sultan Sarif Kasim, Jenderal Sudirman, Diponegoro dan Sultan Hasanudin dan untuk legalitas penarikan pajak dan retribusi parkir juga harus tertuang dalam Perda.

 

DALAM upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai juga telah menggelar rapat bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan RI yang membahas tentang Evaluasi Manajemen Perparkiran di Kota Pelabuhan ini.

Rapat yang digelar di kantor Dishub, Jalan HR Soebrantas pada Selasa (8/3) dipimpin langsung oleh Sekretaris Dishub Dumai Erlina didampingi Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Dumai Renhard Ronald.

 

Sementara dari Badan Litbang Perhubungan Jakarta, hadir Kepala Sub. Bidang Penunjang Penelitian Siti Nur Fadhilah dan tiga staff nya yakni Cornia, Agus I Siahaan dan Aleksius.

Dalam rapat tersebut, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi persoalan parkir, diantaranya, parkir (On Street Parking) menjadi salah satu masalah di kota-kota besar dan parkir menjadi salah satu sumber PAD yang belum dioptimalkan.

 

Untuk itu, Dishub Dumai bersama Badan Litbang Perhubungan akan mengadakan penelitian yang bertujuan untuk, mengidentifikasi karakteristik parkir on street, Mengidentifikasi kinerja ruas jalan, Mengevaluasi dampak parkir on street, Menentukan potensi kendaraan pada on street parking, Menentukan kapasitas parkir on street parking pada beberapa ruas jalan dan Menentukan manajemen perparkiran yang sesuai untuk Kota Dumai.

 

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, dalam hal penentuan ruas jalan, penentuan titik area parkir, identifikasi karakteristik on street parking, menghitung kapasitas parkir, menghitung potensi kendaraan (mobil dan motor) yang parkir, menghitung kebutuhan parkir serta untuk merancang sistem manajemen parkir yang sesuai untuk kota Dumai,” terang Kabid Perhubungan Darat Renhard Ronald.¬†Output dalam penelitian ini, diantaranya, karakteristik on street Parking, potensi kendaraan dan sistem manajemen perparkiran yang sesuai.

 

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

 

Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.