Dibuka Mendagri, Wako Dumai Ikuti Rakernas Apeksi 2017 Mendagri Minta Walikota Jauhi Lima Area Korupsi

Berita Dumai Berita Umum

Dumai – Dibuka Menteri Dalam Negeri, Walikota Dumai H. Zulkifli AS mengikuti Rapar Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XII tahun 2017 yang berlangsung di Hotel Savana, Kota Malang. Pembukaan Rakernas Apeksi oleh Tjahyo Kumolo ditandai dengan pemukulan gong.

Mengambil tema Implementasi perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan daerah berdasarkan UU No 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mendukung pembangunan nasional juga berlangsung diskusi panel dengan menghadiri narasumber dari instansi KPK, Irjen Kemendagri, Bareskrim dan Jamintel Kejagung dengan moderator Walikota Binjai.

Ketua DPP Apeksi Airin Rachmi Diany dalam sambutannya menyoroti tema yang diambil panitia pada Apeksi tahun 2017 ini, karena dinilai akan menjawab keresahan sejumlah Kepala Daerah dalam mengambil suatu kebijakan.

“ Tema ini dianggap penting, tiada lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemerintahan daerah, yang itu terdiri dari wali kota juga pejabat di organisasi perangkat daerah,” tegas Airin.

Menurutnya, Selama 10 tahun belakangan muncul  kekhawatiran dari penyelenggara Pemerintahan Daerah tentang perlindungan hukum kepada mereka. Para penyelenggara Pemerintahan Daerah khawatir, jika apa yang mereka kerjakan berbuntut pada proses hukum yang akhirnya mengantar mereka ke penjara.

“ Melalui Rakernas ini, dengan narasumber dari KPK, Jaksa Agung dan Polri, diharapkan lagi tidak ada kekeliruan dan rasa khawatir bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sehingga lebih tahu tentang prosedur hukum, dan bekerja dengan tenang dan nyaman,” tegas Airin.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada sambutannya di Rakernas Apeksi menekankan 3 hal penting yakni fenomena Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, kinerja pemerintah kota dan radikalisme.

“ Berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian, dan kejaksaan dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan daerah. Juga meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” pesan Tjahyo.

Ia juga meminta Walikota menjauhi lima area korupsi. Lima area korupsi itu adalah penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, serta belanja perjalanan dinas.

Tjahyo menyoroti cukup lama fenomena banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Karenanya, dia memberikan atensi kepada seluruh wali kota untuk menghentikan penyimpangan dan meningkatkan kepedulian akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan pada paparan di pembukaan Rakernas Apeksi mengatakan, Walikota tidak perlu khawatir jika bekerja secara benar.

“ Apalagi pemerintah daerah ini sudah dipayungi oleh tiga UU yakni UU Pemerintah Daerah, UU ASN dan UU Administrasi Pemerintah. Selama bekerja secara benar, sudah sesuai dengan peraturan yang diatur di tiga paket UU itu, tidak perlu takut dan khawatir. Bekerja sajalah,” tukas Basaria.


 

Share ke Media Sosial ...